Pemerintah Korea Selatan bersiap untuk menanggapi langkah Rusia yang menetapkan Korea Selatan sebagai 'negara yang tidak bersahabat'. 

Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Energi Korea Selatan mengadakan sebuah pertemuan pada hari Selasa (08/03) untuk membahas arah kebijakan dan pengaruh terkait pembatasan ekspor negara-negara Barat terhadap Rusia dan masuknya Korea Selatan dalam daftar hitam yang dirilis pemerintah Rusia. 

Dalam pertemuan yang digelar secara tatap muka dan virtual itu, hadir sejumlah pejabat dari instansi terkait, termasuk Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Rusia, serta pejabat dari asosiasi dan organisasi di setiap industri, seperti asosiasi perdagangan internasional Korea, serta para pakar dari kalangan akademisi dan hukum. 

Menurut seorang pejabat dari Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Rusia, berdasarkan langkah Rusia tersebut, warga yang berasal dari negara-negara tidak bersahabat dilarang mengirim uang dalam mata uang asing untuk sementara waktu, dan transaksi antara perusahaan Rusia dengan negara-negara dalam daftar itu pun akan terkena pembatasan. 

Para peserta pertemuan menyampaikan kehawatiran mendalam dan mendesak pemerintah untuk mengamankan langkah-langkah bantuan, sebagaimana terdapat kemungkinan kerugian besar dalam konversi valuta asing karena kreditur asing hanya dapat menerima pelunasan dalam mata uang rubel.

Sebagai tanggapannya, Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo, mengungkapkan bahwa pemerintah akan berfokus pada pengambilan langkah tanggapan bersama dengan instansi-isntasi pemerintah terkait. 

Pemerintah Rusia pada 7 Maret menetapkan 48 negara, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan negara-negara anggota Uni Eropa, sebagai negara yang tidak bersahabat.