Sejumlah mantan Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan (JCS) menyampaikan kekhawatiran bersama akan kemungkinan adanya kekosongan jaminan keamanan negara imbas pelaksanaan relokasi Kantor Kepresidenan Korsel ke Komplek Kementerian Pertahanan.

Sebelas eks-JCS ini dilaporkan telah mengantarkan pesan ini pada Komite Transisi Presiden Terpilih Yoon Suk Yeol pada Sabtu (19/03) dengan menekankan bahwa relokasi ini jangan sampai terburu-buru.

Para mantan kepala staf gabungan ini menyebutkan bahwa relokasi ini juga berarti memindahkan kementerian pertahanan dan JCS ke tempat lain, dan membuka kemungkinan kekosongan fungsi keamanan negara selama masa transisi.

Kekhawatiran ini didasarkan pada kemungkinan relokasi akan menyebabkan kegamangan pada kemampuan reaksi cepat militer Korea Selatan apabila terjadi kerawanan keamanan tingkat tinggi di tengah rangkaian peluncuran misil dan uji coba nuklir oleh Korea Utara.

Para eks-JCS ini juga menyebutkan apabila presiden baru akan menggunakan komplek kementerian pertahanan sebagai kantornya, maka ini akan memberikan kesempatan besar pada musuh untuk menyerang pusat pemerintahan dan komando militer Korsel secara bersamaan.

Adapun pernyataan ini muncul usai Yoon mengumumkan pada Minggu (20/03) bahwa dirinya akan memulai masa pemerintahan dari komplek kementerian pertahanan di Yongsan, dan mengalihfungsikan komplek pemerintahan saat ini di Cheongwadae sebagai fasilitas publik.

Seiring dengan relokasi ini, Kementerian Pertahanan Korsel sendiri akan pindah menempati fasilitas yang sebelumnya dioperasikan JCS. Adapun JCS sendiri akan pindah menuju Komando Pertahanan Ibukota Negara di Namtaeryeong, Seoul Selatan.