Pemeritah Korea Selatan memanggil sekretaris senior di Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan pada hari Jumat (22/04) untuk menyampaikan protes keras memgenai buku biru diplomatik Jepang yang mengandung klaim kepemilikan Pulau Dokdo. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Young-sam menyatakan dalam tanggapan hari Jumat (22/04) bahwa pihaknya memprotes keras klaim Jepang yang tidak adil atas Pulau Dokdo yang merupakan wilayah teritorial Korea Selatan dari segi sejarah, geografis, dan hukum internasional, serta mendesak Jepang untuk menarik klaim tersebut. 

Ditambahkan pula, pemerintah Korea Selatan akan mengambil langkah tegas menghadapi provokasi apapun dari Jepang terkait Pulau Dokdo. Ditambahkannya, Jepang harus mengingat bahwa mengulangi klaim yang tidak adil seperti itu tidak bermanfaat bagi jalinan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. 

Selain itu disebutkan juga mengenai kesepakatan antara Korea Selatan dan Jepang tahun 2015 terkait penyelesaian isu wanita perbudakan syahwat yang dilandasi pada pemulihan martabat dan penyembuhan luka hati para kroban. Dikatakannya bahwa pemerintah Jepang harus mempraktekkan kesepakatan tersebut. 

Sementara itu, calon Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang baru, Park Jin, menekankan bahwa perkembangan hubungan Korea Selatan dan Jepang dapat terlaksana berdasarkan introspeksi diri mengenai kesalahan Jepang di masa lalu dan sikap yang tulus. 

Menurut Park, pihaknya akan bertukar pandangan mengenai agenda dialog dengan Jepang saat delegasi konsultasi kebijakan Korea Selatan mengunjungi Jepang pada tanggal 24 April mendatang. 

Ditambahkan pula, delegasi itu akan membahas secara mendalam langkah untuk memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Jepang.