Surat kabar Jepang, Sankei Simbun, pada hari Rabu (27/04) melaporkan bahwa pemerintah Tokyo memprotes rencana pemerintah Seoul untuk melakukan survei akurat di Pulau Dokdo. 

Laporan tersebut mengutip sumber pemerintah Jepang, mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan berencana untuk menggunakan kendaraan udara tak berawak (drone) untuk secara akurat mensurvei topografi Pulau Dokdo dan perairan di sekitarnya.

Sebagai tanggapannya, pemerintah Jepang melakukan protes atas rencana tersebut melalui saluran diplomatik. 

Sankei Simbun juga menyampaikan bahwa pihak pemerintah Tokyo telah menyerukan pembatalan rencana tersebut kepada delegasi yang diutus oleh Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang sedang melawat ke Jepang. 

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya telah menolak klaim Jepang yang dinilai tidak masuk akal tersebut melalui saluran diplomatik. 

Lebih lanjut, kementerian tersebut mengutarakan bahwa Pulau Dokdo jelas adalah bagian dari wilayah teritorial Korea Selatan berdasarkan sejarah, geografis, dan hukum internasional, sehingga pihaknya tidak dapat menerima klaim Jepang atas kepemilikan Pulau Dokdo.