Komite Transisi Kepresidenan Korea Selatan menyampaikan bahwa keputusan untuk kemungkinan penghapusan kewajiban mengenakan masker di luar ruangan akan diambil pada sekitar akhir bulan Mei, setelah pemerintahan yang baru diluncurkan. 

Ketua Tim Transisi Kepresidenan Ahn Cheol-soo pada hari Rabu (27/04) mengumumkan "Peta Jalan Tanggapan Darurat COVID-19 Pemerintah untuk 100 hari". 

Peta jalan itu merinci 34 tugas pemerintahan yang baru di bawah 4 arah kebijakan, yaitu pembuatan sistem karantina yang dilandasi pada ilmu pengetahuan, sistem penanganan penyakit menular yang berkelanjutan, perlindungan yang lebih besar bagi kelompok berisiko tinggi dan kalangan sosial yang rentan, serta mengamankan pasokan vaksin dan obat COVID-19 yang cukup. 

Ketua Ahn melontarkan bahwa dalam kurun waktu 30 hari pasca pelantikan pemerintahan yang baru, penghapusan kewajiban pengenaan masker di luar ruangan akan diputuskan pada akhir bulan depan dengan meninjau situasi perkembangan pandemi saat itu. 

Dia melanjutkan bahwa metode aturan jaga jarak sosial pun akan mengalami perubahan, namun kewajiban memakai masker di dalam ruangan mungkin akan tetap diberlakukan untuk beberapa waktu ke depan. 

Pemerintahan yang baru akan meluncurkan kelompok penasihat presiden dalam waktu 50 hari untuk menanggapi masalah penyakit menular dengan lebih baik. 

Dalam waktu 100 hari, pemerintahan yang baru akan berusaha membuat sistem karantina baru berdasarkan data ilmiah, seperti menentukan aturan jaga jarak sosial berdasarkan kepadatan, bukan berdasarkan jenis bisnis.

Penyediaan dana untuk menanggapi krisis penyakit menular akan ditinjau demi memastikan pembiayaan yang fleksibel untuk penanganan penyakit menular ke depan.  

Pemerintah juga akan melakukan studi tentang efek jangka panjang COVID-19 atau Long COVID untuk meningkatkan dukungan negara.