Komite Transisi Kepresidenan mengumumkan 110 tugas urusan kenegaraan pemerintahan Yoon Suk Yeol, dengan visi "Korea Selatan bangkit kembali, negara dengan masyarakat sejahtera." 

Komite tersebut menetapkan tujuan urusan kenegaraan yang akan dicapai di setiap bidang meliputi politik, administrasi, ekonomi, sosial, diplomasi, keamanan, masa depan, dan pemerintah daerah, serta menetapkan 110 tugas nasional.

Tugas nasional pertama adalah kompensasi kerugian bagi pengusaha kecil akibat COVID-19. Selain itu, juga terdapat kebijakan real estat untuk menyediakan rencana pengadaan rumah, pembuatan UU khusus kota baru, serta penghapusan hak Menteri Kehakiman untuk memimpin penyidikan dan pemeliharaan sistem penyidikan kejaksaan dan kepolisian yang bertanggung-jawab.

Menyangkut kebijakan terhadap Korea Utara, komite itu menyajikan peta jalan denuklirisasi yang dapat diprediksi, negosiasi denuklirisasi, dan pembentukan kantor penghubung antara kedua Korea dan Amerika Serikat.

Namun, pembubaran Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga serta penempatan THAAD tambahan seperti yang dijanjikan Presiden Terpilih Yoon Suk Yeol dalam kampanye pemilihan umum tidak tercantum dalam tugas nasional. 

Tim itu juga menekankan pengelolaan pemerintahan yang efisien melalui platform digital.