Masa jabatan lima tahun Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berakhir pada hari Senin (09/05). 

Pada akhir masa jabatannya, rasio dukungan masyarakat terkait pengelolaan urusan kenegaraan yang dilakukan Presiden Moon tetap bertahan di kisaran 40 persen, meski gagal mendapatkan dukungan untuk meneruskan pemerintahan partai berkuasa.

Saat peluncuran pemerintahan Moon pada 10 Mei 2017, terdapat ekpektasi tinggi dari masyarakat, terutama dengan komitmen kuat pemerintahan Moon untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata.

Saat itu, di tengah kondisi ketegangan di Semenanjung Korea yang kian meningkat dengan peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) dan uji coba nuklir keenam Korea Utara, Korea Selatan menyambut momen yang diharapkan menjadi titik balik penting, termasuk melalui Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018. 

Selain itu, pertemuan puncak antara Korea Utara dan Amerika Serikat serta Konferensi Tingkat Tinggi antara kedua Korea dan AS juga terlaksana dan menciptakan pencapaian bersejarah yang belum pernah disaksikan sebelumnya.  

Namun, kondisi Semenanjung Korea terpaksa kembali mundur ke lima tahun sebelumnya akibat  KTT antara Korea Utara dan AS di Hanoi yang gagal menghasilkan kesepakatan. Kemudian, Korea Utara meledakkan kantor penghubung antar-Korea dan mencabut moratorium peluncuran ICBM yang dibuatnya.

Di dalam negeri, pemerintahan Moon berjanji tidak akan mengulangi kembali kegagalan kebijakan real estat yang dibuat pemerintahannya, namun gagal. 

Selama pandemi COVID-19, Pemerintahan Moon menerima pujian atas kinerja baik dalam pencegahan penularan pandemi, namun juga dikritik dalam upayanya menyalurkan kompensasi bagi penguasaha kecil yang menderita kerugian besar akibat pandemi. 

Meski demikian, pemerintahan Moon menunjukkan kinerja ekonomi nyata, seperti pencapaian produk domestik bruto per kapita sekitar 30.000 dolar AS dan volume ekspor yang besar. 

Terlebih lagi, rasio dukungan terhadap pengelolaan urusan kenegaraan pemerintahan Moon yang terus berada di kisaran 40 persen hingga akhir masa jabatannya, belum pernah terjadi dalam sejarah politik Korea Selatan.