KBS rilis jajak pendapat tentang pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol. 

Menurut hasil survei tersebut, sejumlah 52,2 persen responden menjawab pemerintahan baru Korea Selatan akan melakukan urusan kenegaraan dengan baik, naik 6 persen poin dibandingkan pada survei bulan lalu. Sementara 41,8 persen responden memberikan jawaban negatif. 

Dua puluh tujuh persen responden menyatakan bahwa persatuan nasional dan resolusi konflik harus menjadi arah prioritas pemerintahan yang baru.

Selain itu, sebagian responden menganggap penyelesaian ketimpangan ekonomi dan sosial, pemberantasan korupsi dan keadilan sosial, serta pencegahan corona dan pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas.

Di antara tugas-tugas nasional yang telah diumumkan oleh pemerintahan baru, tugas yang terlebih dahulu harus diselesaikan menurut para responden adalah revisi sistem perpajakan real estat, dukungan perumhaan bagi kalangan muda, pencegahan tindakan ilegal dan mogok kerja, reformasi dana pensiun, peningkatan keamanan ekonomi, dan peningkatan kemampuan menghadapi Korea Utara.

Sehubungan dengan kerja sama politik antara partai berkuasa dan oposisi, sejumlah 83 persen berpendapat bahwa kecil kemungkinan hal tersebut akan terjadi.

Sejumlah 34,7 persen responden menyatakan bahwa peran presiden adalah yang paling penting dalam kerja sama politik antara partai berkuasa dan oposisi. 

Menurut 24 persen responden, pemerintah yang baru harus lebih dulu mereformasi bidang politik, kemudian perpajakan, hukum, dan sebagainya. 

Survei kali ini dilakukan oleh Korea Research Institute atas permintaan KBS mulai tanggal 6 Mei selama 2 hari terhadap seribu orang dewasa berusia 18 tahun ke atas.