Korea Selatan menyatakan pihaknya "tidak dapat menerima" protes dari Jepang mengenai survei maritim "sah" yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di laut lepas Pulau Dokdo di Laut Timur.

Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan pada hari Senin (30/05) bahwa Korea Selatan menolak premis protes Jepang atas kegiatan sah yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional dan internasional terkait, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Kementerian mengeluarkan posisi tersebut setelah Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan pada sehari sebelumnya bahwa Penjaga Pantai Jepang mengonfirmasi sebuah kapal penelitian Korea Selatan telah memperluas objek seperti kawat ke perairan pulau tersebut pada hari Minggu (29/05).

Sekretaris kabinet itu kemudian mengatakan Tokyo mengajukan protes keras kepada Korea Selatan, menyerukan penghentian segera survei tersebut melalui saluran diplomatik.

Ini menandai pertama kalinya sejak Mei 2017 Jepang mengajukan protes kepada Korea Selatan atas survei laut di sekitar Pulau Dokdo. Jepang mengklaim Pulau Dokdo adalah wilayah teritorial Jepang, dan menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Takeshima.