Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Jumat (17/06) mengatakan bahwa tidak baik memperdebatkan secara politik mengenai sistem peradilan yang normal.

Pernyataan tersebut membantah klaim partai oposisi yang mengatakan bahwa penyelidikan atas daftar hitam Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya serta penyelidikan atas anggota parlemen Lee Jae-myung adalah balas dendam politik. 

Presiden Yoon mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan di masa pemerintahan sebelumnya, dan investigasi serupa juga dilaksanakan di pemerintahan saat ini. 

Partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, juga menyatakan bahwa penyelidikan tersebut sesuai dengan hukum, dan peraturan harus dilaksanakan. 

Namun, partai oposisi Partai Demokrat menyatakan bahwa 'investigasi yang merupakan balas dendam' terhadap tokoh-tokoh dari partai oposisi tidak akan selesai begitu saja, sehingga pihaknya akan membentuk badan manajemen. 

Presiden Yoon juga menambahkan bahwa hasil investigasi terkait insiden pembunuhan seorang pegawai negeri sipil yang dibunuh oleh militer Korea Utara di dekat perbatasan Laut Barat pada September 2020 tidak perlu disangkut pautkan dengan politik.