Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan pihaknya akan meninjau dan menganalisis secara cermat krisis pangan di Korea Utara. 

Juru Bicara Kementerian Unifikasi Cho Joong-hoon mengutarakan dalam pengarahan rutin pada Senin (20/06) bahwa penduduk Korea Utara diperkirakan mengalami kekurangan sekitar 800 ton pangan.

Dia melanjutkan bahwa kelangkaan pangan Korea Utara merupakan masalah kronis, dan mengatakan bahwa pemangkasan impor gandum dan bahan pertanian akibat berlanjutnya kebijakan lockdown serta upaya mengatasi bencana alam, seperti kekeringan, akan menjadi faktor penting dalam memecahkan krisis pangan tersebut. 

Ditambahkannya, kementerian akan bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah yang relevan untuk tetap memantau kondisi kelangkaan pangan di Korea Utara. 

Sebelumnya, Badan Intelijen Pusat (CIA) Amerika Serikat pada akhir bulan lalu menunjukkan bahwa saat ini Korea Utara sedang mengalami kekurangan pangan. Jumlah bahan pangan yang dibutuhkan negara tersebut diperkirakan mencapai 860.000 ton. 

CIA menambahkan bahwa kendala ekonomi, terutama akibat dampak global dari pandemi COVID-19, telah meningkatkan kerentanan penduduk Korea Utara terhadap keamanan pangan. 

Di sisi lain, Juru Bicara Cho mengungkapkan tanda-tanda persiapan uji coba nuklir ketujuh Korea Utara. Dikatakan bahwa otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau dan melacak pergerakan di fasilitas dan wilayah-wilayah utama di Korea Utara melalui kerja sama bilateral yang erat. 

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa pihaknya tetap mempertahankan kewaspadaan tinggi menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.