Komite Penasihat Peningkatan Sistem Kepolisian, sebuah badan penasihat di Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, merekomendasikan pembentukan organisasi pendukung yang terkait dengan kepolisian di bawah Kementerian Administrasi dan Keamanan Publik serta pembentukan aturan komando untuk Badan Kepolisian Nasional.

Komite itu secara garis besar merekomendasikan 'penguatan manajemen dan operasi demokratis' serta 'peningkatan kemampuan kinerja misi' polisi.

Komite tersebut merekomendasikan pembentukan kelompok pendukung polisi di bawah Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik, sebagaimana tidak tersedia kelompok pendukung berbagai kewenangan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik terkait urusan kepolisian, seperti usulan peraturan, personalia, revisi peraturan investigasi, dan lainnya. 

Ditambahkan pula, pentingnya penyediaan peraturan agar Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan dapat memberikan pengarahan kepada kepala instansi di bawah yurisdiksinya, termasuk kepolisian dan pemadam kebakaran.

Selain itu, komite itu merekomendasikan penyediaan komite untuk perekomendasian calon pejabat tinggi kepolisian demi proses personalia yang lebih transparan dan obyektif. 

Komite tersebut mengusulkan hak pengajuan sanksi terhadap pejabat tinggi kepolisian, termasuk Kepala Kepolisian, kepada Menteri Keamanan dan Administrasi Publik.

Disebutkan juga perlunya melengkapi infrastruktur terkait peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas polisi, seperti pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan polisi, pertimbangan profesionalisme investigasi, pengembangan tenaga penyidik berkemampuan tinggi, peningkatan latihan pendidikan, dan sebagainya. 

Komite Penasihat Peningkatan Sistem Kepolisian menyatakan pihaknya berharap rekomendasi kali ini berkontribusi dalam pengelolaan kepolisian yang lebih efisien. 

Komite tersebut dibentuk sejak 13 Juni atas perintah Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Lee Sang-min dan bertugas memberikan rekomendasi.