Untuk menangani pertumbuhan utang nasional, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mengurangi defisit fiskal dan mempromosikan legislasi peraturan keuangan. 

Pada hari Kamis (07/07), pemerintah mengadakan sebuah Rapat Strategis Keuangan Negara 2022 untuk menentukan arah pengelolaan keuangan dari pemerintah baru untuk lima tahun ke depan. 

Pemerintah mengakui bahwa keuangan negara saat ini tengah mengalami kontraksi yang cukup besar, dengan nilai defisit stagnan dan melonjaknya utang nasional. 

Utang nasional meningkat dari sebelumnya sebesar 660 triliun won pada 2017 menjadi 1.075,7 triliun won pada 2022. 

Oleh karena itu, pemerintah bertujuan untuk mengendalikan defisit fiskal ke nilai 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan sekaligus mempertahankan rasio utang terhadap PDB di tingkat pertengahan 50 persen.

Pengetatan aturan fiskal dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor yang dipimpin sektor swasta dalam keuangan negara.

Pemerintah berencana memberlakukan peraturan keuangan yang memuat hal-hal tersebut menjadi undang-undang. 

Pemerintah berupaya akan merevisi peraturan keuangan yang lebih sederhana dan ketat, setelah memperbaiki masalah-masalah peraturan yang sebelumnya diajukan pemerintah pada 2020.