Komite etik partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), telah menangguhkan keanggotan dari ketua partainya Lee Jun-seok, selama enam bulan atas tuduhan percobaan penghancuran bukti terkait kasus suap seksual.

Ketua komite Lee Yang-hee mengumumkan keputusan tersebut pada Jumat (08/07) pagi, setelah adanya musyawarah komite yang berlangsung selama hampir delapan jam sejak Kamis (07/07) pukul 7 malam bertempat di Majelis Nasional.

Komite memuruskan pemberian hukuman berat setelah mendengarkan penjelasan dari ketua PPP tentang adanya dugaan pelanggaran.

Ketua Lee menghadapi tuduhan atas penerimaan layanan seksual yang disediakan oleh seorang pengusaha pada tahun 2013 dan tuduhan atas usaha menghancurkan bukti terkait kasus tersebut, melalui kepala urusan politik partai Kim Cheol-geun, untuk mengatur janji investasi sebesar 700 juta won dengan perusahaan pengusaha tersebut.

Ketua komite etik mengatakan sulit untuk dapat mempercapai penjelasan Lee yang mengaku tidak mengetahui adanya dugaan perusakan bahan bukti kasus tersebut.

Pemberhentian keanggotaan sementara merupakan hukuman kedua terendah dalam sistem empat tingkat displiner PPP, namun dianggap sebagai hukuman terberat bagi ketua partai.

Ketua PPP Lee Jun-seok mengatakan pada Jumat (08/07) bahwa ia akan mengambil segala langkah untuk membalikkan keputusan komite etik PPP mengenai pemberhentian keanggotan sementara untuk dirinya selama enam bulan.

Lee mengatakan bahwa ia akan menempuh semua jalan untuk melawan putusan komite etik, termasuk dengan mengajukan peradilan dan meminta dilakukannya pemeriksaan ulang. 

Ketua PPP juga mengatakan bahwa ia harus mengangkat masalah keadilan dan memprotes putusan hukuman berat yang diberikan oleh panel, mengingat keputusan itu dibuat sebelum penyelidikan dilakukan secara tepat oleh otoritas hukum terkait atau melalui putusan pengadilan. 

Sementara itu, komite juga memutuskan untuk pemberhentian keanggotaan partai  untuk Kim selama dua tahun ke depan.