Para pengusaha Korea Selatan yang telah berinvestasi dalam proyek pariwisata Gunung Geumgangsan Korea Utara mendesak pemerintah Korea Selatan memberlakukan undang-undang khusus tentang kerja sama ekonomi antar-Korea dan likuidasi perusahaan.

Para pengusaha yang sebelumnya mendesak pembukaan kembali kegiatan pariwisata Geumgangsan, kini untuk pertama kalinya menuntut penutupan proyek tersebut. 

Asosiasi Perusahaan Geumgangsan dan Asosiasi Perusahaan Investasi Geumgangsan mengadakan jumpa pers pada hari Selasa (12/07) dan menuntut agar pemerintah, yang bertanggung jawab atas penghentian proyek pariwisata Geumgangsan, mengembalikan sepenuhnya investasi yang telah dilakukan dan membayar seluruh pinjaman serta menghapuskan bunganya.

Oleh sebab itu, pihaknya menuntut pembuatan UU khusus tentang penyelesaian kerja sama ekonomi antar-Korea.

Kedua asosiasi mengklaim bahwa semua kerja sama ekonomi antar-Korea terhenti akibat penghentian kegiatan pariwisata Gunung Geumgangsan pada tanggal 12 Juli 2008, sanksi terhadap Korea Utara pada 24 Mei 2010, dan penutupan Kompleks Industri Gaesong pada Februari 2016. 

Ditambahkan pula, Korea Utara telah menyita aset perusahaan investor di Korea Utara pada bulan Maret 2016 dan membatalkan semua kontrak, menghapus akar kerja sama ekonomi swasta antar-Korea yang telah dibangun selama lebih dari 20 tahun.

Menurutnya, pariwisata Gunung Geumgangsan telah terhenti selama 14 tahun, sehingga sebagian besar pengusaha berpendapat proyek tersebut harus ditutup. 

Mereka meminta Kementerian Unifikasi untuk mencabut sanksi 24 Mei guna memulihkan kepercayaan antar-Korea dan segera mempromosikan proyek yang tidak melanggar sanksi PBB, seperti pariwista individu ke Gunung Geumgansan, reuni keluarga terpisah, bantuan kemanusiaan, dan sebagainya. 

Sementara itu, seorang pejabat Kementerian Unifikasi mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meminimalisasi kerugian perusahaan akibat proyek di Korea Utara, dan akan secara aktif mencari cara untuk memberikan bantuan praktis sambil mengumpulkan pendapat dari perusahaan terkait.