Partai-partai politik pada hari Jumat (22/07) mencapai kesepakatan mengenai reformasi komisi Majelis Nasional Korea Selatan Periode ke-21 di semester dua, mengakhiri 53 hari kekosongan di parlemen. 

Kesepakatan tersebut ditandatangani pada hari Jumat (22/07) oleh Ketua Majelis Nasional Kim Jin-pyo, Pelaksana Tugas dan Pemimpin Fraksi partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Kweon Seong-dong, dan Ketua Fraksi partai oposisi Partai Demokrat (DP) Park Hong-geun.

DP akan mengambil kepemimpinan sebelas komisi, termasuk memimpin Komisi Khusus Anggaran dan Akun, sementara PPP akan mengepalai tujuh komisi, termasuk Komisi Legislasi dan Yudikatif, yang menjadi pusat kebuntuan bipartisan.

Keduanya akan bertukar kepemimpinan di Komisi Ilmu Pengetahuan, TIK, Penyiaran, dan Komunikasi serta Komisi Administrasi Publik dan Keamanan setelah satu tahun.

Sesuai kesepakatan antara kedua partai untuk meluncurkan tiga komisi khusus untuk reformasi yudikatif, politik, dan pensiun negara, DP akan memimpin panel reformasi yudisial, dengan masing-masing partai memiliki total 12 kursi.

Sebuah sesi pleno akan digelar pada 2 Agustus untuk parlemen menangani rancangan undang-undang terkait penghidupan masyarakat yang tertunda.