Kementerian Luar Negeri (kemenlu) Korea Selatan bergabung dengan pernyataan bersama komunitas internasional untuk mengkritik pemerintahan militer Myanmar yang mengeksekusi empat orang aktivis demokrasi.

Kemenlu Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (26/07) bahwa pihaknya bergabung dalam pernyataan bersama masyarakat internasional atas nama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Uni Eropa terkait eksekusi terhadap aktivis demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan militer Myanmar. 

Pihaknya menyampaikan keprihatinan mendalam dan protes keras melalui pernyataan bersama kali ini kepada pemerintahan militer Myanmar yang menindas kelompok anti militer Myanmar dengan menjatuhi hukuman eksekusi mati. 

Ditambahkannya, komunitas internasional terus memantau situasi di Myanmar dan mendesak pembebasan para aktivis yang ditahan dan menderita kekerasan yang tidak adil, serta menyerukan pemulihan demokrasi. 

Negara-negara yang tergabung dalam pernyataan bersama itu menyebut eksekusi yang dilakukan oleh pemerintahan militer Myanmar sebagai tindak kekerasan tercela yang menunjukkan pemerintah Myanmar mengabaikan hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Selain itu, pihaknya mendesak pemerintahan militer Myanmar untuk membebaskan para aktivis yang ditahan secara tidak adil, mengizinkan akses ke penjara, dan menerima lima kesepakatan yang dibuat dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). 

Sebelumnya, ASEAN telah mengadakan konferensi tingkat tinggi dengan pemerintahan militer Myanmar pada tahun 2021dan menyepakati lima hal, termasuk penghentian kekerasan dan pelaksanaan dialog antara pihak-pihak terkait. 

Namun, pemerintahan militer tidak menaati kesepakatan tersebut dan terus melakukan penindasan terhadap para aktivitas demokrasi. 

Sebuan badan yang mengawasi kondisi hak asasi manusia di Myanmar, AAPP, menyatakan sebanyak 2.007 orang telah tewas di tangan pemerintahan militer Myanmar hingga tanggal 22 Juli, dan lebih dari 100 orang telah dijatuhi hukuman mati setelah kudeta militer.