Sebuah biro kepolisian baru di bawah kementerian dalam negeri diluncurkan pada Selasa (02/08). 

Biro kepolisian itu akan mengawasi personel dan keputusan kebijakan utama dari Badan Kepolisian Nasional, dan akan beroperasi pada Selasa (02/08) setelah mendapatkan otorisasi dari Kabinet terkait revisi dekrit penerapan terkait pada minggu lalu.

Biro tersebut terdiri dari 16 pejabat dan tiga divisi manajemen umum pendukung, urusan personel dan polisi lokal.

Kim Soon-ho, Kepala Biro Investigasi Keamanan Nasional di bawah Badan Kepolisian Nasional akan memimpin biro yang baru diluncurkan tersebut.

Peluncuran ini terlaksana setelah menghadapi protes keras dari internal kepolisian.

Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min sebelumnya berjanji akan mendukung sepenuhnya pihak kepolisian, menjanjikan komunikasi luas untuk menjamin para pejabat kepolisian dapat berfokus pada melindungi keamanan masyarakat dan hak sipil sambil menjaga nama baik mereka.

Di sisi lain, pada Selasa (02/08), Komisi Kepolisian Nasional mengungkapkan penyesalan mengenai peluncuran biro pengawas kepolisian di bawah kementerian dalam negeri.

Dalam sebuah konferensi pers, tujuh orang anggota komisi independen tersebut menyatakan menolak keputusan tersebut.

Pihaknya berencana meninjau langkah hukum yang dapat diambil dengan melakukan konsultasi bersama para penasihat dan pakar.

Komisi itu berjanji menghentikan kementerian dalam negeri untuk mengontrol tugas umum kepolisian, mengklaim bahwa langkah serupa dilarang di bawah Undang-Undang Organisasi Pemerintah.

Mereka juga mendesak Majelis Nasional untuk menangani rancangan undang-undang yang secara hukum mengakui otoritas komisi itu dan memberikan kontrol demokratis bagi pihak kepolisian.