Majelis Nasional Korea Selatan dalam sesi reguler hari Kamis (01/09) mengadopsi resolusi untuk menangani Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) Amerika Serikat (AS) yang berisi pengecualian terhadap kendaraan buatan asing, termasuk Korea Selatan, dari subsidi mobil listrik.

Partai berkuasa dan oposisi mengadopsi 'resolusi untuk meemgajukan pemberian subsidi pajak untuk mobil listrik Korea Selatan berdasarkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) Korea Selatan dan AS' dengan 254 suara mendukung dari total 261 orang anggota parlemen yang hadir.

Resolusi tersebut menyebut IRA disusun dengan melanggar kaedah perdagangan internasional, seperti perjanjian WTO dan FTA.

Dilanjutkannya, Korea Selatan dan AS telah memperkecil atau menghapus sejumlah hambatan perdagangan dan investasi melalui FTA bilateral selama 10 tahun terakhir, dan Korea Selatan juga telah bergabung dalam Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang dipimpin AS. 

Berdasarkan hal itu, pemberlakuan IRA tidak sesuai dengan prinsip kolaborasi perdagangan ekonomi kedua negara. 

Resolusi itu menyerukan agar pemerintah Korea Selatan mengupayakan pemangkasan pajak untuk mobil listrik Korea Selatan selayaknya mobil listrik yang diproduksi di Amerika Utara, sehingga dengan demikian tidak kehilangan daya saing di pasar otomotif AS. 

Resolusi yang diadopsi itu merupakan hasil revisi dari dua resolusi yang sebelumnya telah disetujui oleh Komisi Diplomasi dan Unifikasi serta Komisi Perindustrian, Perdagangan, Sumber Daya, Usaha Kecil dan Menengah pada 30 Agustus lalu.