Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan kembali pengecualian subsidi untuk mobil listrik buatan luar negeri, termasuk buatan Korea Selatan, yang dimuat dalam Undang-Undang (UU) Pengurangan Inflasi (IRA) AS di Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih AS. 

Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Sung-han menyatakan hal tersebut kepada para wartawan usai pertemuan bilateral dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan di Hawaii, AS, pada Rabu (31/08) waktu setempat. 

Menrurut Kim, Sullivan mengatakan bahwa IRA memiliki lebih banyak dampak positif bagi Korea Selatan dibandingkan dampak negatifnya, namun pihaknya akan mempertimbangkan kembali pengaruh pengecualian subsidi pemotongan pajak terhadap mobil listrik buatan Korea Selatan. 

Ditambahkan pula, NSC akan mengumumkan hasil pertimbangannya sebelum Gedung Putih mengeluarkan perintah eksekusif terkait IRA kepada Korea Selatan. 

Kim mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan akan melanjutkan langkah lanjutan sambil menunggu hasil pertimbangan NSC. 

Selain itu, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai langkah kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang terkait masalah Korea Utara. 

Kim diketahui telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Penasihat Keamanan Nasional Jepang Takeo Akiba sebelum pertemuan dengan Penasihat Sullivan. 

Dalam pertemuan tersebut, langkah perbaikan hubungan Korea Selatan dan Jepang serta pengelolaan masalah Korea Utara dibahas secara produktif. 

Menurut Kim, masalah kerja paksa warga Joseon, sebutan bagi warga Korea, oleh Jepang di masa perang harus terlebih dulu dipecahkan agar dapat menyelesaikan berbagai masalah lainnya. 

Selain itu, kedua pihak mengadakan dialog terkait langkah kerja sama dengan AS dan Jepang untuk membujuk Korea Utara menerima 'inisiatif berani' yang diusulkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.