Pemerintah Korea Selatan mengatakan pihaknya mempertimbangkan waktu yang tepat untuk meluncurkan proses tambahan untuk mengumpulkan opini publik mengenai isu kompensasi korban kerja paksa warga Korea semasa penjajahan Jepang. 

Seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan posisi tersebut pada hari Selasa (13/09), menekankan kembali posisi kementerian yang terus akan mengumpulkan opini publik mengenai hal tersebut setelah empat putaran pembicaraan yang dilakukan oleh sebuah panel yang terdiri dari pemerintah dan sipil.

Pejabat tersebut mengatakan perlunya memperluas cakupan proses, menyebut bahwa para peserta dalam sesi diskusi panel "terbatas".

Ditanya apakah sebuah proses baru akan melibatkan perusahaan Jepang, pejabat tersebut mengatakan pihaknya akan berfokus memperluas saluran untuk mencerminkan opini masyarakat, mengindikasikan pihaknya akan melakukan negosiasi terpisah dengan Jepang.

Dibentuk pada Juli oleh Kementerian Luar Negeri, panel pemerintah-sipil tersebut telah menyelesaikan putaran keempat diskusi pada awal minggu lalu, termasuk sebuah kemungkinan penyelesaian masalah melalui pihak ketiga selain pemerintah Korea Selatan atau perusahaan-perusahaan Jepang yang terlibat.