Komite Kebijakan Data Nasional Korea Selatan diluncurkan untuk bertanggung jawab dalam membina pertumbuhan industri data dan memperbaiki sistem terkait. 
 
Perdana Menteri (PM) Korea Selatan Han Duck-soo pada Rabu (14/09) memimpin rapat pertama Komite Kebijakan Data Nasional dan membahas langkah-langkah untuk merevisi peraturan di bidang industri data, serta arah penyusunan rencana dasar untuk mengembangkan industri data. 
 
Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah mengatakan bahwa data telah menjadi seperti minyak mentah di era ekonomi digital dengan telah menjadi pusat transformasi digital di masyarakat dan ekonomi. 
 
Ditambahkannya bahwa keberhasilan dan kegagalan negara akan bergantung pada keberhasilan mengamankan daya saing di industri baru, seperti metaverse dan teknologi mengemudi otonom, yang diharapkan akan berkembang pesat.
    
Demikian, pemerintah telah mengadakan pertemuan menteri dari Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan TIK untuk menentukan 13 tugas perbaikan 13, termasuk 8 tugas di industri data dan 5 tugas di industri baru. 
 
Sebagaimana penggunaan data pribadi dan data skala besar sangat penting untuk mengembangkan layanan inovatif yang disesuaikan bagi setiap individu dan pertumbuhan industri berbasis data baru. Oleh sebab itu, pemerintah akan memperluas target penyediaan Dataku untuk publik, yang saat ini hanya terbatas bagi lembaga administrasi dan perbankan, hingga ke perusahaan-perusahaan di bidang telekomunikasi dan medis.
    
Selain itu, hak untuk meminta trasmisi data pribari yang terbatas pada sektor keuangan dan publik juga akan diperluas hingga ke seluruh bidang.

Pemerintah berencana akan mengumumkan rencana dasar untuk mempromosikan industri data dalam tahun ini, setelah merinci tugas-tugas bersama instansi-instansi pemerintah dan pakar swasta.