Partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat dan partai oposisi utama Partai Demokrat bersitegang mengenai mosi tidak percaya yang diajukan terhadap Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin.

Partai Dekomrat mengusulkan pemecatan Menteri Luar Negeri pada Kamis (29/09), dan langsung mendapatkan penentangan dari Partai Kekuatan Rakyat.

Presiden Yoon Suk Yeol pun kembali mengkritik usulan pemecatan Menteri Park.

Partai oposisi utama mengklaim kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol baru-baru ini sebagai suatu kecelakaan diplomatik dan menuntut pemencatan Menteri Luar Negeri sebagai pertanggung-jawaban.

Batas waktu pemrosesan mosi tidak percaya tersebut adalah sampai tanggal 30 September, namun pemungutan suara harus dilakukan pada tanggal 29 September sebagaimana rapat paripurna parlemen hanya hingga Kamis (29/09).

Sebenarnya, mosi tidak percaya tersebut dapat diloloskan sendiri oleh Partai Demokrat, yang memiliki kursi mayoritas di parlemen.

Sedangkan partai berkuasa bersikeras menentang usulan Partai Demokrat, mengatakan bahwa pemecatan Menteri Luar Negeri mengganggu kepentingan negara. 

Anggota parlemen senior dari Partai Kekuatan Rakyat berulang kali meminta Ketua Majelis Nasional untuk tidak memproses usulan pemecatan itu.

Presiden Yoon Suk Yeol memberi dukungannya terhadap Menteri Park, dengan menyebut bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa, dan  ditambahkannya bahwa rakyat akan mengetahui hal yang benar dan salah. 

Menteri Park sendiri telah membuat pernyataan bahwa dia siap menaati keputusan dari atasan yang mengangkatnya menjadi Menteri Luar Negeri.