Menanggapi provokasi Korea utara, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada 15 individu dan 16 institusi.

Sanksi terpisah dari pemerintah Korea Selatan ini merupakan yang pertama kalinya dalam lima tahun sejak Desember 2017 ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-6.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Jumat (14/10) mengecam provokasi rudal Korea Utara yang dilakukan secara beruntun dan latihan peluncuran nuklir taktis yang ditujukan terhadap Korea Selatan. 

Ditambahkannya bahwa 15 individu dan 16 institusi terlibat dalam penyediaan dana atau pemasokan bahan-bahan yang digunakan untuk pengembangan senjata pemusnah massal dan rudal Korea Utara. 

Langkah ini diambil sesuai Undang-Undang (UU) Larangan Tindakan Penyediaan Dana untuk Pengembangan Senjata Pemusnah Massal dan UU Transaksi Valuta Asing. 

Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, individu yang melakukan transaksi keuangan dengan subyek yang dijatuhi sanksi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Komisi Jasa Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan (BOK). 

Ditambahkannya pula, sanksi kali ini berguna untuk mencegah transaksi dana ilegal dengan lembaga atau individu Korea Utara, serta menunjukkan kepada dunia internasional risiko yang dihadapi jika melakukan tranksaksi keuangan dengan Korea Utara.

Korea Selatan pertama kali menjatuhkan sanksi mandiri kepada Korea Utara melalui sanksi 24 Mei, setelah kasus penembakan Kapal Cheonan tahun 2010. Kemudian, kerja sama ekonomi antar-Korea terhenti akibat penghentian pengoperasian Kompleks Industri Gaeseong pada 2016 lalu. 

Pada tahun 2017 ketika Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar-benua dan uji coba nuklir ke-6, pemerintah Korea Selatan menjatuhkan sanksi terhadap 18 individu yang terlibat dalam pengembangan senjata pemusnah massal dan rudal Korea Utara pada November tahun tersebut, serta menambahkan 12 individu dan 20 institusi lainnya di bulan Desember tahun yang sama.