Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan pada Jumat (14/10) bahwa Korea Utara terus melakukan provokasi, khususnya penembakan artileri di zona penyangga maritim yang jelas merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Militer 19 September, sehingga pihaknya tengah mempertimbangkan langkah tanggapan.

Pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan akan menghapus Perjanjian Militer 19 September jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir ke-7. 

Selain provokasi fisik, Korea Utara mengatakan pihaknya dapat melancarkan serangan politik, sosial, dan psikologis. Namun, Presiden Yoon mengatakan pihaknya menjaga kesiapsiagaan dengan sistem tiga poros.  

Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional (NSC) juga mengecam keras provokasi Korea Utara, dan mendesak negara-negara angota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ​untuk mengambil peran yang bertanggung-jawab.

Pernyataan tersebut dinilai merupakan kritik terhadap Dewan Keamanan PBB yang gagal mengambil aksi tanggapan terhadap aksi provokasi Korea Utara akibat penentangan China dan Rusia.