Partai Demokrat (DP), yang sebelumnya telah menghalangi dan menggagalkan upaya kejaksaan untuk menggerebek kantor pusat partainya, menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah penanggulangan pada Kamis (20/10).

Para anggota DP mengecam upaya penggrebekan markas besar partai oleh kejaksaan dan menyebut hal tersebut sebagai upaya kudeta politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Para anggota DP kemudian sepakat untuk melanjutkan audit dan inspeksi parlemen yang terhenti sejak kemarin sore saat pihak kejaksaan berupaya menggerebek kantor DP.

Oleh karena itu, tujuh komisi tetap, kecuali Komisi Legislatif dan Yudikatif, menjalankan proses audit dan inspeksi.

Anggota yudisial DP, yang menghentikan upaya penggerebekan kejaksaan, menuntut permintaan maaf dari Presiden Yoon Suk Yeol dan Menteri Kehakiman Han Dong-hoon serta pengunduran diri Jaksa Agung Lee Won-seok.

Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat mengungkapkan penyesalan atas tindakan DP yang menghalangi penggerebekan yang disebutnya sebagai proses penegakan hukum yang adil.

Ketua Komite Darurat Partai Kekuatan Rakyat Jeong Jin-seok mengkritik langkah DP sebagai penentangan terhadap supremasi hukum dan demokrasi liberal.