Peninjauan terhadap permohonan surat perintah penahanan terhadap mantan Menteri Pertahanan (menhan) Suh Wook dan mantan Kepala Penjaga Pantai Kim Hong-hui terkait insiden tewasnya seorang pegawai negeri sipil yang dibunuh oleh militer Korea Utara di dekat perbatasan Laut Barat dilaksanakan pada Jumat (21/10). 

Mantan Menhan Suh Wook menghadiri interogasi pra-penangkapan yang digelar di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Jumat (21/10). 

Mantan Menhan Suh diduga memerintahkan untuk menulis laporan Kepala Staf Gabungan (JCS) pada September 2020 yang menyebut bahwa mendiang pegawai negeri sipil Lee Dae-jun berniat membeolot ke Korea Utara. 

Selain itu, dia dituduh memerintahkan penghapusan 60 laporan di dalam jaringan informasi militer setelah pertemuan menteri terkait rampung. 

Namun, mantan Menhan Suh menolak semua dugaan tersebut, mengatakan bahwa dia hanya membatasi hak untuk membaca dokumen demi menjaga kerahasiaan. 

Sementara itu, mantan Kepala Penjaga Pantai Kim Hong-hui dituduh tergesa-gesa mengumumkan hasil investigasi terhadap kasus mendiang Lee Dae-jun setelah dengan cepat menyimpulkan Lee berniat membelot ke Korea Utara. 

Keputusan penahanan terhadap dua tokoh tersebut akan ditetapkan pada Jumat (21/10) malam. 

Keluarga yang ditinggalkan dari mendiang Lee Dae-jun mengadakan jumpa pers di depan pengadilan pada hari Jumat (21/10), dan menyerahkan petisi untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap kedua mantan pemimpin tersebut.