Pidato mengenai kebijakan anggaran tahun depan di hadapan Majelis Nasional Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk Yeol berlangsung tanpa kehadiran partai oposisi Partai Demokrat.

Para anggota Partai Demokrat menuntut permintaan maaf Presiden Yoon atas penggeledahan sebuah wadah pemikir yang memiliki afiliasi dengan Partai Demokrat, dan menolak hadir mendengarkan pidato kebijakan Presiden Yoon. 

Boikot serupa terjadi pertama kalinya dalam sejarah politik Korea Selatan. 

Dewan pimpinan Partai Demokrat tidak hadir dalam pertemuan sebelum pidato yang juga dihadiri oleh Presiden Yoon dan Ketua Majelis Nasional Korea. 

Partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat mengecam dengan mengatakan bahwa Partai Demokrat menyerah menghadapi masalah penghidupan masyarakat dan menimbulkan tragedi politik dengan memanfaatkan dominasi kursi Partai Demokrat di Majelis Nasional untuk melindungi "risiko yudisial" Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung. 

Sementara itu, partai oposisi minoritas Partai Keadilan yang hadir dalam pidato kebijakan Presiden Yoon juga membawa plakat bertuliskan tuntutan permintaan maaf atas komentar Presiden Yoon yang dibuat saat mengunjungi Amerika Serikat, yang dikenal dengan sebutan 'hot mic'. Pihaknya juga bahkan berdebat dengan para anggota partai berkuasa.