Komisi Pertahanan Nasional Parlemen Korea Selatan mengkritik provokasi peluncuran rudal balistik Korea Utara yang dilakukan secara beruntun pada hari Jumat (04/11), dan mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan persiapan uji coba nuklir ke-7.

Komisi tersebut meloloskan resolusi untuk mengkritik peluncuran rudal balistik dan menghentikan provokasi Korea Utara. 

Korea Utara meluncurkan rudal balistik sebanyak 34 kali dan melepaskan 1.100 tembakan ke arah Laut Barat dan Timur, yang merupakan pelanggaran Kesepakatan Militer 19 September. 

Khususnya, pada tanggal 2 November lalu, Korea Utara meluncurkan rudal balistik yang jatuh di wilayah selatan sejauh 26 km dari Garis Batas Utara (NLL) di sekitar Sokcho, Provinsi Gangwondo, untuk pertama kalinya sejak kedua Korea terbagi dua.

Dalam resolusi tersebut, komisi itu menyatakan bahwa peluncuran rudal balistik ke arah selatan yang jatuh di NLL, peluncuran rudal balistik jangka panjang, dan tembakan artileri melanggar Kesepakatan Militer 19 September dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Ditambahakan pula, apabila Korea Utara terus melakukan provokasi, maka Korea Utara akan semakin terisolasi dari dunia internasional dan rezim Kim Jong-un akan sulit dipertahankan. Dikatakannya, semua tanggung jawab mengenai masa depan berada di tangan rezim Korea Utara. 

Resolusi itu juga menyatakan bahwa provokasi bernuntun Korea Utara malah mengokohkan hubungan aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, sehingga mendesak Korea Utara untuk segera bernegosiasi menuju denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea. 

Selain itu, Majelis Nasional Korea Selatan mendesak pemerintah Korea Selatan untuk mengambil langkah keamanan yang kuat dalam waktu dekat agar dapat menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta menjalankan segala upaya untuk membuat Korea Utara berdialog dan bernegosiasi. 

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kekuatan Rakyat Joo Ho-young mengusulkan pengadopsian resolusi untuk mengkritik provokasi Korea Utara kepada Partai Demokrat, yang kemudian diterima oleh pihak Partai Demokrat, sehingga bersama dengan suara bulat menanggapi provokasi Korea Utara.