Seluruh wilayah Korea Selatan telah dibebaskan dari penerapan peraturan real estat, kecuali beberapa daerah termasuk Seoul dan Gwacheon.

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan pembebasan pembatasan real estat tersebut dalam pertemuan menteri terkait urusan real estat yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Choo Kyung-ho pada Kamis (10/11).

Kementerian Pertanahan dan Transportasi menggelar pertemuan komite peninjauan kebijakan perumahan pada Rabu (09/11) dan memutuskan Rencana Penyesuaian untuk Daerah Spekulatif yang 'Terlalu Panas' dan Area yang Dapat Disesuaikan.

Berdasarkan keputusan itu, Kota Incheon, Sejong, dan sebagian Provinsi Gyeonggido dibebaskan dari pembatasan pengembangan real estat. 

Seoul dan sebagian distrik di Provinsi Gyeonggido, seperti Gwacheon, Kecamatan Bundang, dan Sujeong di Seongnam, Hannam, dan Gwangmyeong tidak termasuk dalam pengecualian tersebut.

Menurut Komite kebijakan perumahan, mempertimbagkan efek riak terhadap daerah sekitarnya dan permintaan perumahan yang tinggi, maka aturan real estat tetap diterapkan di Seoul.

Pembebasan pembatasan ini akan diberlakukan mulai 14 November pukul 00.00 waktu Korea.

Bersama dengan itu, beberapa langkah pelonggaran regulasi keuangan yang diumumkan bulan lalu juga akan dilaksanakan lebih awal.

Pinjaman hipotek untuk apartemen yang harganya melebihi 1,5 miliar won di distrik spekulatif yang terlalu panas akan diizinkan mulai bulan depan.

Rencana untuk menyatukan peraturan pinjaman sesuai nilai properti (LTV) menjadi 50% saat membeli rumah, akan dilaksanakan mulai awal bulan depan.