Pemerintah Korea Selatan menyampaikan bahwa pihaknya tengah melanjutkan pembicaraan erat dengan Jepang untuk menyelesaikan masalah kompensasi korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lim Soo-seok mengutarakan dalam pengarahan pers pada Selasa (15/11) bahwa pemerintah sedang terus mengumpulkan opini dari para korban kerja paksa warga Korea dan seluruh lapisan masyarakat. 

Juru Bicara Lim menilai bahwa dalam pertemuan puncak Korea Selatan dan Jepang yang sebelumnya digelar di Kamboja pada 13 November, kedua kepala negara telah secara aktif berkomunikasi mengenai sejumlah isu yang tertunda. 

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sependapat bahwa Seoul dan Tokyo akan terus melanjutkan pembicaraan secara erat di berbagai tingkatan, dimulai dari tingkat otoritas diplomatik, agar dapat segera menuntaskan masalah yang tertunda serta memperbaiki hubungan bilateral ke depan. 

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa sehubungan dengan undang-undang pengurangan inflasi (IRA) Amerika Serikat (AS), pihaknya telah kembali mengonfirmasi komitmen AS untuk melanjutkan pembicaraan bilateral terkait IRA, sebagaimana Presiden Biden sebelumnya menyampaikan penghargaan atas kontribusi perusahaan-perusahaan Korea Selatan bagi perekonomian AS. 

Adapun, seorang pejabat kementerian mengatakan bahwa berdasarkan pembicaraan dalam pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS terkini, kedua negara berencana meneruskan pembahasan melalui berbagai saluran, termasuk dialog tingkat kerja IRA, untuk mencari jalan keluar menghadapi diskriminasi insentif pajak bagi mobil listik yang dirakit di luar Amerika Utara, termasuk yang dirakit di Korea Selatan.