Situasi politik Korea Selatan semakin bergejolak setelah mosi pemecatan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan Lee Sang-min diloloskan di rapat pleno Majelis Nasional pada hari Minggu (11/12) kemarin. 

Majelis Nasional yang didominasi mayoritas partai oposisi utama, Partai Demokrat, secara unilateral meloloskan mosi pemecatan Menteri Lee dengan alasan bertanggung jawab atas insiden Itaewon, dan mendesak Presiden Yoon Suk Yeol untuk menerima mosi tersebut. 

Partai Demokrat juga berulang kali memprotes partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, yang melakukan aksi walk out dari pemungutan suara mosi tersebut. 

Sebaliknya, partai berkuasa menolak mosi pemecatan Menteri Lee yang saat ini masih menjalani penyidikan kepolisian terkait insiden Itaewon.

Pertentangan politik terkait mosi pemecatan Menteri Lee berdampak pada pengajuan anggaran belanja negara di parlemen yang tenggat waktu pengesahannya ditetapkan hingga tanggal 15 Desember. 

Menteri Lee bungkam ketika ditanyai oleh wartawan mengenai pengadopsian mosi pemecatannya baru-baru ini.