Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Gunn mengatakan bahwa dunia internasioanl tidak akan mengakui Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir, dan Korea Utara harus melihat kenyataan tersebut dengan jelas. 

Dalam pidato di pertemuan bersama Perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi yang digelar di Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Indonesia, pada Selasa (13/12), Kim Gunn mengatakan bahwa dunia internasional selama 30 tahun tetap menjaga tujuan yang sama untuk pencapaian denuklirisasi Korea Utara, dan pertimbangan kembali mengenai hal itu tidak akan dilakukan. 

Ditambahkannya, meskipun gagal menjalankan kebijakan ekonomi akibat bencana alam dan penyebaran COVID-19, namun Korea Utara tetap mengembangkan program rudal dan nuklir yang mengorbankan kehidupan masyarakatnya.

Dikatakannya, Korea Utara tidak mendapatkan apapun dari pengembangan nuklir, malah sebaliknya melemahkan keamanan negaranya, membuat negaranya semakin terisolasi, dan menghancurkan kondisi ekonominya. 

Dia menekankan pentingnya dialog sembari menerangkan 'inisiatif berani' yang diajukan Presiden Yoon Suk Yeol jika Korea Utara menunjukkan tekad untuk berdialog.

Pertemuan tiga pihak tersebut merupakan yang ​pertama kali sejak pertemuan pada 7 September di Tokyo, Jepang.

Ketiganya dijadwalkan membahas masalah sanksi Korea Utara secara lebih mendalam dan langkah tanggapan jika Korea Utara melakukan provokasi signifikan di masa depan.

Selain itu, mereka akan bertukar pandangan mengenai langkah untuk mendorong China menjalankan peran konstruktif dalam upaya menghentikan provokasi Korea Utara dan mengajak rezim itu kembali ke meja perundingan. 

Pada hari Senin (12/12) kemarin, pertemuan antara utusan nuklir Korea Selatan dan AS telah digelar, serta dilaporkan pertemuan antara utusan nuklir Korea Selatan dan Jepang digelar usai pertemuan trilateral hari Selasa (13/12) ini.