Drone Korea Utara kemungkinan terbang menuju ke arah selatan dari wilayah utara Seoul untuk mengambil foto di sekitar wilayah Yongsan, lokasi Kantor Kepresidenan Korea Selatan.
Seiring pemberitaan tersebut, muncul kritik terhadap militer Korea Selatan yang disebut harus menjaga sistem pertahanan di level tertinggi, serta terdapat pihak yang mempertanyakan apakah militer Korea Selatan telah mengambil langkah tanggapan yang memadai menanggapi peristiwa drone tersebut.
Menurut otoritas militer Korea Selatan pada Selasa (27/12), dari antara lima unit drone Korea Utara yang masuk ke wilayah udara Korea Selatan, satu unit langsung terbang menuju ke Kota Seoul dan terbang selama 3 jam di wilayah Seoul sebelum kemudian kembali ke Korea Utara.
Militer Korea Selatan mengatakan bahwa drone tersebut masuk ke Seoul dari arah Sungai Hangang di wilayah antara Gimpo dan Paju, dan kemudian langsung kembali ke Korea Utara dari wilayah udara Seoul. Namun, 'wilayah utara Seoul' secara tepat tidak diungkapkan.
Sumber berita lain mengatakan bahwa drone tersebut masuk ke bagian utara Sungai Hangang di sekitar Yongsan, Seoul, sehingga terdapat kemungkinan mengambil gambar di sekitar Kantor Kepresidenan Korea Selatan.
Akibatnya, banyak pihak mengkritik sistem pertahanan udara militer Korea Selatan meskipun memiliki radar pencegah teror drone yang seharusnya berfungsi mendeteksi dan mengganggu frekuensi drone.
Menanggapi hal tersebut, Militer Korea Selatan mengerahkan 20 unit pesawat tempur dan helikopter, namun tanggapan militer Korea Selatan dinilai tidak memadai dan banyak yang mempertanyakan apakah pihaknya menjalankan pedoman tanggapan drone.
Operasi militer menghadapi drone Korea Utara ditangani oleh pangkalan pertahanan udara yang mengoperasikan kanon otomatis vulcan, namun militer Korea Selatan tidak menyebut pangkalan tersebut terlibat atau tidak dalam operasi tanggapan drone Korea Utara kali ini.
Militer Korea Selatan mengatakan sesuai manual tanggapan, pihaknya telah mengeluarkan siaran peringatan dan menembakkan tembakan peringatan. Ditambahkannya bahwa senjata anti-pesawat darat dapat segera diaktifkan saat menghadapi perang, tetapi dalam situasi insiden pada hari Senin (26/12) kemarin tidak terdapat banyak kesempatan untuk melakukan tembakan mengingat kerugian warga sipil yang mungkin terjadi.