Terkait invasi wilayah udara Korea Selatan oleh drone Korea Utara, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan hal tersebut membuktikan postur kesiapsiagaan dan latihan militer Korea Selatan selama ini sangat kurang.

Dalam sidang kabinet yang dipimpinnya pada Selasa (27/12), Presiden Yoon mengatakan bahwa invasi wilayah udara Korea Selatan oleh drone Korea Utara menunjukkan kurangnya latihan militer dan strategi menghadapi invasi drone Korea Utara, serta berbahayanya kebijakan terhadap Korea Utara seperti yang dimuat dalam kesepakatan militer antar-Korea. 

Persiden Yoon mengatakan bahwa pihaknya sedang merencanakan pembentukan 'unit drone' untuk memantau fasilitas-fasilitas militer utama Korea Utara, namun pembentukan unit tersebut akan dipercepat setelah invasi drone Korea Utara pada Senin (26/12) kemarin. 

Ditambahkannya, sangat disayangkan anggaran tahun depan untuk strategi militer dipangkas sebesar 50 persen, sehingga pihaknya berencana akan menambah anggaran terkait melalui pembahasan dengan Majelis Nasional. 

Presiden mengatakan anggaran tahun depan pertama untuk pemerintahannya yang baru diloloskan parlemen tidak memadai, namun pemerintah akan mencari cara lain untuk penghidupan masyarakat dan ekonomi. 

Selain itu, pemerintah akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang membatasi pertumbuhan dan pengembangan negara di tahun 2023, dan melakukan reformasi di bidang perekrutan tenaga kerja, pendidikan, dan dana pensiun. 

Presiden Yoon memberikan perintah kepada setiap kementerian untuk memeriksa penggunaan pendapatan pajak, mencari penyalahgunaan subsidi publik, dan menyediakan sistem manajemen penggunaan pendapatan pajak secara transparan.