Menyangkut pemberian grasi tahun baru yang diumumkan pemerintah pada Selasa (27/12), partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, menilai hal tersebut sebagai keputusan Presiden Yoon Suk Yeol demi persatuan di tengah konflik politik yang ada. Namun sebaliknya, partai oposisi, Partai Demokrat, menilai pemberian grasi dilakukan tanpa dasar alasan yang memadai untuk membebaskan kelompok koruptor. 

Partai Kekuatan Rakyat mengatakan bahwa grasi khusus tahun baru memuat nama-nama pejabat pemerintah, seperti mantan Presiden Lee Myung-bak dan mantan Gubernur Gyeongsang Selatan Kim Kyung-soo, menunjukkan tekad Presiden Yoon untuk integrasi. 

Partai itu mengkritik Partai Demokrat yang disebutnya memutarbalikkan fakta mengenai tujuan grasi khusus kali ini. 

Sementara Partai Demokrat mengatakan bahwa grasi khusus tahun baru menandakan kebangkitan kekuatan kelompok koruptor seperti mantan Presiden Lee Myung-bak dan Park Geun-hye.

Presiden Yoon mengatakan bahwa grasi ini diharapkan akan membawa penyatuan kekuatan negara, namun ternyata malah mengganggu konsolidasi nasional dan mengacaukan opini publik. 

Partai Demokrat mempertanyakan apakah keputusan pemberian grasi ini sesuai konstitusi atau tidak, terlebih lagi hal tersebut sangat membingungkan jika mengingat Presiden Yoon yang saat itu menjabat sebagai jaksa adalah orang yang memimpin penyelidikan pemberantasan kasus-kasus korupsi tersebut.

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan daftar 1.373 orang yang menerima grasi khusus, termasuk politikus dan pejabat pemerintah, pada 28 Desember 2022. 

Dengan grasi ini, mantan Presiden Lee Myung-bak menerima pemulihan hak penuh sebagai warga negara, namun hak mantan Gubernur Kim Kyung-soo untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik tidak dipulihkan. 

Grasi husus tahun baru ini merupakan grasi kedua di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol.