Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Rabu (29/12) mempublikasikan versi terakhir strategi diplomatik pemerintah untuk kawasan Indo-Pasifik.

Kepala Kantor Keamanan Nasional Kim Sung-han mengumumkan strategi diplomatik untuk kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan strategi pemerintah Korea Selatan pertama yang disusun khusus untuk suatu kawasan tertentu.

Pemerintah Seoul telah menyusun strategi tersebut tidak lama setelah pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang digelar di Seoul pada 21 Mei. 

Kemudian pada 11 November, Presiden Yoon Suk Yeol di sela-sela pertemuan puncak dengan negara-negara Asia Tenggara mengumumkan kerangka kerja strategi yang mencakup tiga visi, yakni kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran, serta tiga prinsip kerja sama yang meliputi keterlibatan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Dalam strategi tersebut, terdapat sembilan tugas utama, termasuk membangun ketertiban berdasarkan aturan dan norma, memperkuat non-proliferasi dan anti-terorisme, memperluas jaringan keamanan ekonomi, memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, serta bekerja sama menghadapi perubahan iklim dan keamanan energi, serta lainnya. 

Kim menjelaskan bahwa inisiatif diplomatik pemerintahan sebelumnya hanya terbatas pada kawasan Asia Timur Laut, termasuk Korea Utara, serta kerja sama ekonomi dan perdagangan. Sebaliknya, strategi ini disusun untuk memperkuat kerja sama yang lebih agresif dan strategis dalam menggadapi isu-isu regional maupun isu di luar kawasan regional tersebut.

Strategi pemerintahan Yoon Suk Yeol juga menggarisbawahi prinsip keterlibatan, berjanji untuk bekerja sama dengan negara tetangga, China, untuk kepentingan bersama demi kemakmuran dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan norma-norma internasional serta rasa saling percaya dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.