Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyampaikan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol telah menegur pihak militer yang dinilai tidak memiliki kesiapan dan penangan yang memadai dalam menangani insiden masuknya pesawat tak berawak atau drone milik Korea Utara ke wilayah udara Korea Selatan pada Senin (28/12), dan memerintahkan tindakan yang sesuai untuk menghadapi invasi serupa.

Menurut seorang pejabat senior di Kantor Kepresidenan pada Rabu (28/12), Presiden Yoon pada sehari sebelumnya menyalahkan Menteri Pertahanan Lee Jong-sup atas kegagalan militer Korea Selatan menembak jatuh drone Korea Utara.

Setelah menerima laporan terkait insiden tersebut, Presiden Yoon dilaporkan menegur Menteri Lee karena gagal mengambil tindakan yang tepat akibat kurangnya latihan militer menghadapi invasi serupa. 

Presiden Yoon memerintahkan tanggapan yang sesuai, seperti dengan mengerahkan dua hingga tiga pesawat tak berawak ke wilayah utara Garis Demarkasi Militer untuk menghadapi setiap satu pesawat nirawak Korea Utara yang melintasi wilayah udara Korea Selatan dan menembak jatuh drone jika diperlukan. 

Terkait isu tidak diadakannya pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) menanggapi insiden tersebut, pihak Kantor Kepresidenan mengatakan kepada para wartawan bahwa di tengah berlansungnya situasi mendesak tersebut, perintah presiden terus dikeluarkan dari waktu ke waktu, sehingga tidak diperlukan pengadaan pertemuan NSC. 

Kantor Kepresidenan memutuskan rapat keamanan darurat cepat lebih efektif untuk memutuskan tanggapan militer yang segera. 

Dalam sidang kabinet yang berlangsung pada hari berikutnya, Presiden Yoon menyebut insiden masuknya drone Korea Utara memperlihatkan kurangnya postur pertahanan dan kesiapsiagaan militer Korea Selatan selama bertahun-tahun lalu. 

Parlemen Korea Selatan pun mengatakan akan mempercepat pembentukan unit drone yang akan bertugas mengintai fasilitas-fasilitas utama di Korea Utara.