Partai berkuasa di Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat, mengajukan kepada Majelis Nasional untuk menyusun resolusi terkait provokasi drone Korea Utara.

Partai Kekuatan Rakyat mengatakan bahwa provokasi drone Korea Uatra jelas melanggar Perjanjian Gencatan Senjata dan Kesepakatan Militer antar-Korea 19 September.

Partai berkuasa itu mengklaim Korea Utara mengabaikan kesepakatan militer setelah peluncuran Pemerintahan Yoon Suk yeol, sehingga Majelis Nasional harus memberikan peringatan keras kepada Korea Utara. 

Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Demokrat, meminta tanggung jawab Presiden Yoon Suk Yeol terhadap keamanan negara. 

Partai itu mengklaim provokasi Korea Utara telah dapat diramalkan sejak Presiden Yoon mengoyak Kementerian Pertahanan untuk memindahkan Kantor Kepresidenan ke markas Kementerian Pertahanan.

Partai Demokrat juga mengkritik pernyataan Presiden Yoon yang menyebut 'pembalasan yang tegas' terhadap Korea Utara sebagau pernyataan yang berbahaya dan meningkatkan kekhawatiran masyarakat.

Partai itu meminta presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata meminta maaf atas ketidakmampuannya menangani masalah keamanan nasional dan menuntut pertanggung-jawaban para pejabat terkait.