Partai berkuasa dan oposisi berbeda pendapat mengenai pelanggaran drone Korea Utara ke zona larangan terbang di sekitar Kantor Kepresidenan Korea Selatan di Yongsan, Seoul. 

Partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, mengatakan bahwa partai oposisi menganggap kasus invasi drone Korea Utara baru-baru ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintahaan saat ini. 

Pihaknya menanggapi komentar seorang anggota partai oposisi, Partai Demokrat, Kim Byung-joo yang telah mengklaim mengenai invasi drone Korea Utara ke zona larangan terbang bahkan sebelum pihak militer Korea Selatan menyadari dan mengonfirmasi terdeteksinya lintasan terbang drone Korea Utara pada tanggal 3 Januari. 

Di sisi lain, Partai Demokrat mengkritik Partai Kekuatan Rakyat yang dinilai mengelak dari tanggung jawab atas kesalahan fatal dalam masalah keamanan nasional.  

Kim Byung-joo mengklaim bahwa invasi drone Korea Utara ke zona larangan terbang dapat langsung dianalisis dalam 30 menit berdasarkan laporan Menteri Pertahanan dan Ketua Kepala Staf Gabungan yang diserahkan kepada parlemen. 

Sementara itu, Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung mendesak Presiden Yoon untuk melakukan perombakan besar-besaran di kabinet dan jajaran pejabat senior Kantor Kepresidenan seiring tingginya ketidakpuasan publik terhadap masalah keamanan nasional.