Dalam proses invasi drone berukuran kecil Korea Utara, celah dalam sistem pendeteksian sensor dan pelaporan militer Korea Selatan terungkap satu demi satu.

Khususnya, disebut bahwa kesalahan terbesar adalah militer Korea Selatan tidak mampu menjatuhkan drone Korea Utara. 

Sebagai alternatifnya, diusulkan penempatan anti-drone 'Jammer' untuk menjatuhkan drone dengan perangkat untuk mengganggu dan memblokir gelombang radio atau GPS. Namun demikian, peralatan serupa tidak tersedia di pangkalan militer Korea Selatan, sebagaimana peralatan yang memenuhi kinerja operasional yang dibutuhkan oleh militer belum dikembangkan.

KBS menegaskan bahwa saat drone Korea Utara masuk ke wilayah udara Korea Selatan, pihak militer Korea Selatan mengerahkan jammer sipil sebagai tindakan darurat. 

Jammer tersebut telah digunakan untuk kontraterorisme di fasilitas nasional penting, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air & Nuklir Korea, pembangkit listrik, dan konstruksi terkait energi.

Seorang pejabat tinggi militer Korea Selatan mengatakan bahwa militer meminta bantuan kepada fasilitas tersebut untuk menyediakan Jammer di pangkalan militer. 

Ditambahkan pula, penyediaan Jammer bertujuan untuk melengkapi kekurangan dalam upaya menjatuhkan drone dengan tepat, serta mengetahui kinerja apa yang dibutuhkan untuk pengembangan Jammer khusus militer. 

Jammer khusus militer dijadwalkan dikembangkan sampai bulan Januari 2026, namun militer Korea Selatan memutuskan mempersingkat masa pengembangnnya akibat invasi drone Korea Utara kali ini.