Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan pihaknya telah meminta sebuah organisasi pembelot Korea Utara untuk membatalkan kegiatan pengiriman selebaran propaganda ke Korea Utara dengan menggunakan drone. 

Seorang pejabat Kementerian Unifikasi mengatakan pada Selasa (10/01) bahwa pihaknya telah meminta penangguhan tersebut kepada seorang pejabat organisasi pembelot Korea Utara yang dimuat dalam laporan media pada hari Senin (09/01) kemarin.

Ketua organisasi pembelot Korea Utara tersebut, Park Sang-hak, mengatakan pada Senin (10/01) bahwa pengiriman selebaran propaganda ke Korea Utara sulit dilaksanakan pada musim dingin karena arah angin yang bertiup dari Korea Utara, sehingga pihaknya siap mengirimkan selebaran dengan menggunakan drone dalam waktu dekat. 

Pejabat Kementerian Unifikasi itu mengatakan pihak kementerian telah menyampaikan permintaan penangguhan dari pemerintah Korea Selatan dalam sebuah pertemuan dengan ketua organisasi tersebut, namun tidak dapat mengungkapkan isi diskusi dengan lebih rinci. 

Ditekankannya bahwa pengiriman selebaran propaganda ke Korea Utara sebaiknya dihentikan untuk saat ini sebagaimana hal tersebut membahayakan masyarakat Korea Selatan, mengingat undang-undang yang berlaku, hubungan antar-Korea, dan pertimbangan lainnya.

Terkait perintah Presiden Yoon Suk Yeol untuk mempertimbangkan pencabutan pemberlakuan 'Kesepakatan Militer 19 September' jika Korea Utara kembali melanggar wilayah teritorial Korea Selatan, pejabat itu mengatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan izin pengiriman selebaran propaganda atau siaran propaganda ke Korea Utara jika 'Kesepakatan Militer 19 September' dihapus.