Pemerintah AS kembali menegaskan prinsip denuklirisasi di Semenanjung Korea dengan menekankan fokus pada sistem pertahanan aliansi militer (Extended Deterrence), membantah pernyataan Presiden Yoon Suk Yeol.

Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Pertahanan Nasional AS, John Kirby menyatakan pada Kamis (12/01) waktu setempat bahwa Presiden Joe Biden telah berkomitmen untuk meneruskan upaya denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea, dan janji itu tidak akan diingkarinya.

Kirby menambahkan, pemerintah Korea Selatan tidak menargetkan kepemilikan nuklir, namun kedua negara akan membahas peningkatan sistem Extended Deterrence.

Juru bicara Pentagon, Patrick Ryder, menyetujui pernyataan bahwa langkah AS berfokus pada denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea. Saat ini AS menjalin kerja sama untuk menjaga keamanan dan kestabilan di Korea Selatan dan Jepang, serta mencegah serangan dari Korea Utara. 

Menurut Ryder, isu ini berhubungan dengan non proliferasi senjata nuklir, serta keamanan dan stabilitas regional terkait  pencegahan potensi penggunaan senjata nuklir. Dari segi pandang AS, Korea Selatan termasuk di dalam payung nuklir AS. 

Sebelumnya, Presiden Yoon menyatakan di dalam laporan tugas Kementerian Pertahanan, Korea Selatan patut memiliki senjata nuklir taktis atau senjata nuklirnya sendiri apabila Korea Utara terus melakukan provokasi.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, dalam sebuah siaran radio, Wakil Menteri Pertahanan Shin Beom-chul mengelak pernyataan bahwa presiden mengusulkan kepemilikan nuklir sendiri. Menurut Wakil Menteri Shin, Presiden Yoon mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat diambil sebagai tindakan pertahanan, namun akhirnya hanya menekankan sistem pertahanan aliansi militer pencegahan yang diperluas atau Extended Deterrence.