Pemerintah Korea Selatan memberlakukan sanksi pertama untuk menanggapi aktivitas siber ilegal Korea Utara, yang menjadi salah satu sumber dana pengembangan nuklir dan rudal negara komunis tersebut.  

Pemerintah Seoul menyampaikan pada Jumat (10/02) bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap empat individu dan tujuh institusi Korea Utara yang terlibat dalam kegiatan siber ilegal, seperti peretasan dan pencurian aset virtual, maupun keterlibatan dalam pengembangan program dan pembinaan peretas. 

Sanksi ini adalah sanksi mandiri terhadap Korea Utara ketiga di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol dan sanksi pertama yang menargetkan aktivitas siber Korea Utara.

Pada bulan lalu, Gedung Putih Amerika Serikat mengumumkan bahwa Korea Utara telah mencuri lebih dari satu miliar dolar AS dalam mata uang kripto dan aset-aset virtual lainnya untuk digunakan dalam program pengembangan rudal yang agresif. 

Empat individu yang dijatuhi sanksi adalah peretas Park Jin-hyok, Cho Myeong-rae, Song Lim dan Oh Chung-seong. 

Sementara di antara tujuh institusi yang terkena sanksi terdapat Grup Lazarus dan Universitas Otomasi Pyongyang yang dinilai merupakan penyalur utama peretas untuk rezim Pyongyang.

Korea Selatan menjadi negara pertama yang menjatuhkan sanksi terhadap Cho Myeong-rae, Song Lim, dan Oh Chung-seong serta Biro Pengintaian Teknis, Lembaga Penelitian 110, dan Universitas Otomasi Pyongyang.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan berharap sanksi komprehensif terhadap operasi siber Korea Utara kali ini akan lebih efektif, sebagaimana sanksi dijatuhkan kepada pihak-pihak yang belum pernah dijatuhi sanksi oleh negara-negara lain.