Kejaksaan meminta surat perintah penahanan atas pemimpin partai oposisi Partai Demokrat Lee Jae-myung terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus pengembangan Daejang-dong dan Wirye, serta dugaan penyuapan pihak ketiga melalui klub sepak bola Seongnam FC. 

Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Kamis (16/02) mengajukan permohonan surat perintah penahanan atas pelanggaran kepercayaan, suap, konflik kepentingan, korupsi, dan penyembunyian keuntungan hasil kejahatan saat dia menjabat sebagai Wali Kota Seongnam di Provinsi Gyeonggido.

Ini merupakan kali pertama dalam sejarah modern Korea Selatan kejaksaan mengajukan penahanan terhadap pemimpin partai oposisi.

Tuduhan konflik kepentingan berdasarkan pada klaim bahwa Lee menggunakan informasi internal dalam pengembangan proyek Daejang-dong untuk membantu para pengembang swasta, seperti Kim Man-bae, dan meraup keuntungan sekitar 788,6 miliar won.

Dia juga dituduh melanggar kepercayaan dengan menghapus pasal kontrak untuk proyek yang memuat bahwa pemerintah kota berhak menerima keuntungan, sehingga menyebabkan kerugian bagi pengembang kota sekitar 489,5 miliar won pada periode antara Agustus 2014 hingga Januari 2023.

Lee juga diduga membocorkan informasi mengenai proyek pengembangan Wirye untuk membantu para pengembangn swasta mendapatkan keuntungan sekitar 21,1 miliar won pada periode November 2013 hingga Januari 2018.

Tuduhan suap pihak ketiga menyangkut upaya Lee menarik sponsor perusahaan senilai 13,4 miliar won untuk klub sepak bola Seongnam FC pada antara tahun 2014 hingga 2016, saat menjabat sebagai wali kota, untuk mengangkat dirinya menjadi presiden klub dengan imbalan kemudahan administratif.