Kantor Berita Reuters pada Rabu (01/03) melaporkan bahwa tahun ini, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan melanjutkan penanganan masalah hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara.

Pada tanggal 28 Februari waktu setempat, Amerika Serikat (AS) dan Albania, yang merupakan anggota DK PBB, mengirimkan surat permohonan bersama kepada negara presiden Dewan Keamanan agar isu HAM Korea Utara tetap menjadi agenda DK PBB, setelah mengumpulkan tanda tangan dukungan dari 59 negara anggota, termasuk Korea Selatan dan Uni Eropa.

Sebanyak 62 negara mengambil bagian dalam surat pengajuan bersama tersebut, dua kali lipat dari jumlah negara yang berpartisipasi pada tahun lalu.

Diketahui bahwa Korea Selatan dan AS bersama mendorong negara-negara anggota lainnya untuk menandatangani surat tersebut.

Berdasarkan prosedur Dewan Keamanan, apabila pertemuan resmi tidak diadakan selama tiga tahun untuk menangani sebuah isu tertentu, maka isu tersebut akan dihapus dari agenda. Dan, jika satu negara menolak, sebuah isu tetap dapat dibahas di tahun berikutnya.

Selama tiga tahun terakhir, Dewan Keamanan menggelar pertemuan tertutup untuk masalah HAM Korea Utara setiap tahun, tetapi pertemuan resmi belum pernah diadakan.

China dan Rusia diketahui tidak menandatangani surat bersama tersebut karena menurutnya tidak layak membahas HAM Korea Utara di Dewan Keamanan yang bertugas untuk perdamaian dan keamanan dunia.

Dewan Keamanan sebelumnya setiap tahun menggelar pertemuan resmi untuk membahas HAM Korea Utara pada 2014 hingga 2017, sejak adanya laporan terakhir dari Komisi Penyelidikan HAM Korea Utara (COI) pada tahun 2014.

Akan tetapi, tahun 2018 dan 2019, pertemuan resmi tidak digelar karena adanya konferensi tingkat tinggi antara Mantan Presiden Amerika Serikat Donarld Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Mulai tahun 2020, pertemuan diadakan secata tertutup karena penentangan dari China dan Rusia.

Menurut Reuters, langkah yang dipimpin AS tersebut untuk mengangkat masalah HAM Korea Utara ke atas meja perundingan di Dewan Keamanan dapat menyebabkan aksi balasan dari rezim Korea Utara.