Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi menyampaikan posisi pemerintah Tokyo segera setelah Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengumumkan solusi untuk masalah pemberian kompensasi bagi korban kerja paksa Korea di masa penjajahan Jepang. 

Pernyataan Menteri Hayashi menyebut bahwa Tokyo tetap mewarisi posisi pemerintah sebelumnya mengenai kesadaran akan sejarah masa lalu, termasuk Deklarasi Bersama Korea Selatan dan Jepang yang dibuat pada 1998. 

Deklarasi itu juga disebut sebagai "Deklarasi Kim Dae-jung dan Keizo Obuchi" yang memuat penyesalan mendalam dan pemintaan maaf atas penjajahan Jepang di Korea Selatan. 

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga telah menyatakan di hadapan parlemen pada Senin (06/03) bahwa Tokyo terus memegang posisi kabinet sebelumnya mengenai kesadaran akan sejarah dan akan melanjutkan posisi serupa di masa depan. 

Namun demikian, pihak Jepang tidak menyinggung mengenai permintaan maaf secara langsung maupun perihal pemberian kompensasi yang diminta oleh para korban kerja paksa Korea di masa penjajahan Jepang. 

Pemerintah Jepang berpendapat bahwa masalah kerja paksa di masa penjajahan Jepang sudah diselesaikan berdasarkan perjanjian bilateral yang ditandatangani pada tahun 1965.