Setelah pengumuman cara kompensasi kerja paksa warga Joseon oleh Jepang di masa penjajahan Jepang, ada kemungkinan besar Presiden Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Jepang pada semester pertama tahun ini.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan hari Selasa(07/03) bahwa langkah kunjungan Presiden Yoon ke Jepang untuk pertemuan dengan PM Jepang Fumio Kishida pada bulan ini tengah dipertimbangkan. 

Sejalan dengan pengumuman pemerintah Korea Selatan mengenai cara kompensasi kerja paksa warga Joseon oleh Jepang pada hari Senin(06/03) lalu dan respon pemerintah Jepang terhadap rencana tersebut, kunjungan Presiden Korea Selatan ke Jepang dipertimbangkan secara aktif untuk pertama kali dalam empat tahun. 

Kantor Berita Kyodo Jepang juga melaporkan kemungkinan kunjungan Presiden Yoon ke Jepang pada tanggal 16-17 Maret ini. 

Selain itu, pada akhir bulan depan, dijadwalkan kunjungan Presiden Yoon ke Jepang menyambut 70 tahun hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS. 

Ketua Badan Keamanan Nasional Kim Sung-han tengah mengunjungi Washington sejak tanggal 5 Maret lalu untuk menyelesaikan pembahasan terkait KTT antara Presiden Yoon dan Joe Biden. 

Sementara, ada kemungkinan besar tiga pemimpin dari Korea Selatan, AS dan Jepang juga akan bertemu di KTT G7 yang digelar di Hiroshima, Jepang pada bulan Mei mendatang. Korea Selatan bisa berpartisipasi sebagai negara pengamat di KTT G7. 

Hingga saat ini, pemerintah AS terus meminta perbaikan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang karena kerja sama tiga negara sangat dibutuhkan untuk membatasi Tiongkok. 

Sejalan dengan pengumuman cara kompensasi kerja paksa warga Joseon oleh Jepang, tiga negara diperkirakan akan berfokus pada kerja sama segi tiga yang lebih praktis di masa depan. 

Namun, di sisi lain, hal ini menuai kritik karena pemerintah dinilai tergesa-gesa mengumumkan cara kompensasi dengan mempertimbangkan KTT antara Korea Selatan, AS, dan Jepang. 

Seorang pejabat Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa situasi terkaitnya tidak akan berubah walaupun pemerintah Korea Selatan terus menunggu karena sikap pemerintah Jepang tidak berubah. 

Ditambahkan pula, masalah tersebut harus dipecahkan untuk kepentingan negara, dan juga merupakan 'pilihan yang rasional' yang diputuskan melalui beberapa kali negosiasi.