Presiden Yoon Suk Yeol menginstruksikan 'peninjauan kembali' rancangan undang-undang (RUU) pengaturan waktu kerja fleksibel untuk mengatasi kekhwatiran akibat waktu kerja yang panjang dengan memperkenalkan konsep waktu kerja fleksibel. 

Sekretaris Pers Senior Kepresidenan Kim Eun-hye mengatakan bahwa Presiden Yoon menginstruksikan peninjauan kembali dan mendengarkan pandangan generasi MZ. 

Seorang pejabat Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa instruksi tersebut bertujuan untuk mengeratkan komunikasi dengan kalangan muda, sehingga pemerintah akan menjalankan jajak pendapat untuk mencari masalah yang perlu diperbaiki. 

Dengan kata lain, instruksi Presiden Yoon tersebut bukan untuk mempertimbangkan kembali RUU pengaturan waktu kerja fleksibel, melainkan untuk meyakinkan masyarakat untuk menerima undang-undang tersebut dengan melengkapi kekurangan yang ada. 

Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo mengatakan dalam sidang kabinet bahwa waktu kerja fleksibel bertujuan untuk memberikan hak untuk memilih jam kerja.

Dengan kata lain, para pekerja dapat bekerja di jam kerja yang dipilih agar dapat berkonsentrasi, sambil menjaga hak untuk merawat kesehatan dengan waktu istirahat yang memadai di luar jam kerja. 

PM Han mengatakan bahwa pemberikan hak memilih waktu kerja melalui kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan adalah inti dari revisi sistem pengaturan jam kerja ini. 

Partai Kekuatan Rakyat mengatakan bahwa sistem kerja maksimum 69 jam seminggu dapat menguntungkan pekerja dan perusahaan secara bersamaan. 

Namun, Partai Demokrat mengkritik rencana revisi tersebut, menyebut bahwa pemerintahan Moon Jae-in sebelumnya telah menyediakan sistem kerja maksimum 52 jam seminggu melalui kesepakatan masyarakat, namun pemerintahan Yoon malah memperpanjang waktu kerja.