Kementerian Luar Negeri (kemlu) Korea Selatan mengatakan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Demokrasi yang diselenggarakan bersama oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menunjukkan tekad kuat Korea Selatan untuk berkontribusi dalam kerja sama dan koalisi global demi pemulihan demokrasi. 

Koordinator Diplomasi Multilateral Kemlu Korea Selatan, Park Yong-min, menyampaikan hal tersebut dalam forum bertema 'KTT Demokrasi: Makna dan Prospek' pada hari Selasa (14/03).

KTT Demokrasi adalah inisiatif Presiden AS Joe Biden pada Desember 2021 untuk menyatukan negara-negara demokrasi  dan kepemimpinan AS dalam menghadapi kebangkitan otoritarianisme global.

Pertemuan kedua digelar pada 29-30 Maret, dan Korea Selatan akan berperan sebagai negara penyelenggara bersama mewakili negara Indo-Pasifik. 

Belanda mewakili Eropa, Zambia mewakili Afrika, dan Kosta Rika mewakili Amerika Tengah dan Latin, menjadi penyelenggara bersama. 

KTT hari pertama digelar secara virtual, dan pertemuan hari kedua digelar di masing-masing wilayah.

Rapat regional di wilayah Indo-Pasifik digelar dengan tema manajemen anti-korupsi. 

Park mengatakan bahwa "nilai diplomasi" pemerintah adalah "mempraktikkan identitas Korea yang didefinisikan oleh Konstitusi dalam diplomasi, dengan menjalankan diplomasi sesuai dengan jati diri bangsa sebagai negara liberal, demokratis, dan republik dengan sistem ekonomi pasar.

Ditambahkan pula, Korea Selatan sebagai negara penting global dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia, perlu memainkan peran yang sesuai dengan statusnya dalam memperkuat institusi demokrasi di seluruh dunia.